laporan Richard Burton di Jakarta
 
hkinews.com berita Hak Cipta
 
Kasus Hak Cipta

Pemilik Karaoke Happy Puppy Sudah Bayar Royalty Rp 9 M

Kamis, 29/09/2016 [03:31:53]
 
Ket.Gambar : Terdakwa dan rumah karaoke Happy Puppy

HKINEWS, Surabaya - Sidang gugatan hak karya cipta yang dilayangkan grup band Radja pada rumah karaoke Happy Puppy terus berlanjut. Direktur Utama PT Imperium Happy Puppy, Santoso, yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, mengaku sudah membayar royalty sebesar Rp 9 miliar pertahunnya.

Pengakuan ini pun yang sempat membuat hakim melongo. Menurut Santoso, selama 25 tahun menggeluti bisnis ini, dirinya tidak pernah sekali pun bermasalah dalam pembayaran royalty pada lembaga manajemen kolektif (LMK). Setiap tahunnya, nominal miliaran rupiah selalu digelontorkan dari bisnis karaokenya.

“Saat masih berlaku aturan lama, saya bayar sekitar Rp 1 miliar lebih. Saat pakai undang-undang baru ini, nilainya sudah mencapai Rp 9 miliar lebih,” ujarnya.

Dalam keterangannya ia menegaskan, antara dirinya dengan Radja sebenarnya tidak ada urusan royalty. Sebab, semuanya sudah ditangani oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Dalam YKCI sendiri, ada item pembayaran yang disebutnya dengan istilah dana unclaim. Dana ini, diakuinya diperuntukkan untuk lagu-lagu maupun para pencipta lagu baru, atau belum terdaftar.

“Masalah mulai timbul saat ada perpecahan dalam organisasi LMK. Meskipun begitu, kami tetap meminta ijin pada LMK maupun pencipta lagu, sebelum memakainya,” tambahnya.

Disinggung hakim mengenai pembayaran royalty ke grup band Radja, Santoso mengaku dirinya hanya tahu melalui YKCI. Oleh YKCI, Radja diakui sudah dibayarkan royalty-nya. Namun, ada atau tidak ada pembayaran tersebut, dirinya mengaku tidak ambil pusing.

Sebab, ia merasa setiap tahunnya sudah membayarkan royalty sebanyak kamar karaoke yang dimilikinya, yakni 2200 kamar. “Nilainya Rp 9 miliar itu untuk 2200 kamar karaoke,” pungkasnya.

Keterangan ini sempat membuat Ketua Majelis Hakim Hariyanto melongo. Namun, ia kemudian menunda persidangan hingga dua pekan depan.
Sebelumnya, saksi ahli hukum pidana, Jamin Ginting memastikan, jika lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang justru harus bertanggung jawab atas kekisruhan ini.

Dalam kesaksiannya Rabu (21/9) kemarin, pria yang pernah menjadi saksi ahli hukum pidana untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, menegaskan, jika lembaga kolektif dalam hal ini YKCI lah yang seharusnya bertanggung jawab.

Sebab, dalam kasus ini pihak karaoke sudah membayarkan apa yang menjadi kewajibannya. “Antara LMK dengan pihak karaoke kan sudah ada perjanjian, itu saja yang jadi pedoman,” pungkasnya.

Seperti diketahui, grup band Radja menggugat dua rumah karaoke, NAV dan Happy Puppy, karena dianggap menggunakan beberapa lagu baru miliknya tanpa ijin. (Harifin)
 
#silahkan hubungi redaksi untuk seluruh keluhan dan pengaduan hkinews.com!