laporan Richard Burton di Jakarta
 
hkinews.com berita Merek
 

Seminar Pelaksanaan Peraturan Menkumham No. 67 / 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Senin, 17/07/2017 [09:46:14]
 
Ket.Gambar : Ilustrasi

HKINEWS, Jakarta, hkinews.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemnekumham) Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Joint Seminar Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek di JW Marriot Hotel, Jakarta (13/7/2017).

Turut hadir dalam seminar yang berfokus pada perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang/jasa sejenis yaitu Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Takdir Rahmadi; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; Perwakilan JICA Indonesia Office, Igarashi; dan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Priyanto.

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada 25 November 2016 merupakan babak baru sistem hukum merek di Indonesia dimana di dalamnya mengatur ketentuan baru sebagai perluasan ruang lingkup perlindungan merek dan pendaftaran merek internasional. Selain itu, diupayakan juga penyempurnaan sistem pendaftaran merek dengan cara menyederhanakan prosedur pendaftaran dan mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran.

“Beberapa penyempurnaan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek” ujar Fathlurachman.

Selain harapan agar proses pendaftaran merek menjadi lebih singkat, penegakan hukum pun diharapkan menjadi lebih efektif. “Kasus yang sama harus dengan putusan yang sama agar terwujud keadilan” tegas Takdir Rahmadi.

Sementara itu pada 30 Desember 2016 telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Merek untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam UU Merek yang baru dan adanya Peraturan Menteri ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait permohonan pendaftaran merek dan juga mampu memberikan solusi yang efektif dalam rangka penyelesaian perkara di bidang merek.

Sumber : Humas DJKI
 
#silahkan hubungi redaksi untuk seluruh keluhan dan pengaduan hkinews.com!