laporan Richard Burton di Jakarta
 
hkinews.com berita News
 

Tiga Fraksi di DPR Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Minggu, 16/06/2013 [09:43:53]
 
Ket.Gambar : Ilustrasi.

HKINEWS, Jakarta
Pemerintah telah mengumumkan akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni ini. Namun, sikap penolakan atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara tegas diumumkan tiga fraksi dalam Rapat Akhir Finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2013. Tiga fraksi tersebut adalah Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Anggota Banggar DPR dari fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon mengatakan, pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang bertolak belakang dengan Undang-undang (UU) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Tanpa menaikkan harga subsidi BBM, sebenarnya pemerintah bisa mengoptimalkan pendapatan negara yang masih bisa ditingkatkan dan bisa melakukan efisiensi tata kelola negara," ungkapnya saat paparan pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Sedangkan Anggota Banggar fraksi PKS Yudi Yudiana menyatakan penyesuaian harga BBM subsidi adalah kebijakan yang tidak tepat karena menjelang momen bulan puasa dan Lebaran. "Dalam Undang-undang APBN telah diamanahkan kepada pemerintah untuk mengamankan atau mengendalikan volume BBM subsidi lebih baik dan adil. Tapi kenyataannya selama ini program pengendalian BBM subsidi sangat lemah," terang dia.

Yudi menambahkan, kenaikan harga BBM, hanya akan menambah jumlah rakyat miskin dan hampir miskin, bahkan kebijakan ini merusak perekonomian yang memang tengah mengalami perlambatan serius. "Kenaikan harga BBM pun akan memicu inflasi yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian, anjloknya ekspor dan terpuruknya Usaha Kecil Menengah (UKM). Sedangkan program bantuan untuk rakyat tetap diberikan tanpa kenaikan harga BBM subsidi," jelasnya.

Tanpa menyesuaikan harga BBM, lanjut Yudi pemerintah masih mempunyai ruang fiskal cukup untuk mengatasi besaran subsidi. Caranya dengan mengendalikan kuota BBM subsidi, memberantas penyelundupan, dan pengelolaan ekspor dan impor BBM yang lebih baik," urai dia.

Sementara di sisi lain, menurut Anggota Banggar dari fraksi PDI-P Sahid Muhammad Mulyadi, penyesuaian harga BBM subsidi hanya akan mendorong laju inflasi semakin tinggi dan semakin membebani masyarakat. "Apakah itu namanya melindungi rakyat jika mereka harus mencari penghasilan baru sebesar Rp 250 ribu per bulan akibat kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Pemberian subsidi sudah menjadi kewajiban pemerintah," ucapnya.

Fraksi PDI-P, sambung dia mempertanyakan kemampuan keuangan negara dalam pemberian subsidi BBM dan tanpa perlu persetujuan DPR. "Kami punya perhitungan angka inflasi sendiri dengan mengusulkan 6% tanpa kenaikan BBM subsidi. Artinya kami tidak sepakat inflasi usulan pemerintah 7,2%," kata dia.

Bahkan kebijakan tersebut, dinilai Sahid akan mendorong gejolak harga pangan cukup tinggi di pasaran di tengah ketidakpastian kenaikan harga BBM subsidi. Sehingga pihaknya mengusulkan pembentukan program padat karya yang menjangkau 28 ribu desa supaya menjadi stimulus ekonomi dan inflasi. "Hasil pendapat fraksi kami ini hendaknya untuk dibawa dalam Sidang Paripurna," tutup Mulyadi. (Fk/Nw/richard burton)

radaronline.co.id
 
#silahkan hubungi redaksi untuk seluruh keluhan dan pengaduan hkinews.com!